Infest dan Pemerintah Kab. Takalar Sepakati Kerjasama Penguatan Desa

Yogyakarta — Infest Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar menyepakati kerjasama program penguatan Desa. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) antara Infest Yogyakarta yang diwakili Irsyadul Ibad (direktur Eksekutif) dan Dr. H. Burhanudin Baharudin, SE,M.Si selaku Bupati Takalar.

Kesepakatan ini memuat pembagian peran antara Infest dan Pemerintah Kab. Takalar untuk penyusunan model implementasi UU Desa di Wilayah Takalar. Program ini mendapat dukungan dari Pemerintah Australia melalui skema program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).

Infest akan melaksanakan program penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan keuangan, transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Takalar. Pendekatan ini akan diujicoba di 3 desa yang telah ditentukan melalui peneraan (assessment) pada akhir 2014 lalu.

Pemkab Takalar akan memberikan dukungan teknis dan non teknis dalam program ini. Pemkab akan juga menyiapkan tim khusus yang menjadi bagian dari pelaksanaan program ini. Pelibatan Pemkab secara langsung adalah untuk membangun kapasitas tim daerah untuk meneruskan inisiatif ini paska berakhirnya program.

“Pemkab diharapkan mampu meneruskan inisiatif ini setelah berakhirnya program,” tegas Farid Hadi, salah satu pegiat Infest Yogyakarta.

Program berdurasi satu tahun ini diharapkan mampu menciptakan model desa yang terbuka, transparan, partisipatif dan mampu mengelola keuangan berbasis pada standar keuangan pemerintah. Infest akan menyusun modul dan mendampingi penguatan pengelolaan keuangan di tingkat desa yang dapat menjadi model di daerah dan nasional. Infest juga akan menyediakan aplikasi pendukung untuk memudahkan tata kelola keuangan desa dan keterbukaan informasi terkait dengan keuangan desa.

 

Pemerintah Kabupaten Banjarnagara Sambut Baik Inisiatif Desa Mampu

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyambut baik rencana Infest Yogyakarta untuk inisiatif pemberdayaan desa melalui penguatan kelompok perempuan.  Hal tersebut disampaikan oleh Hadi Supeno,Wakil Bupati Banjarnegara, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di ruang rapat wakil bupati Banjarnegara (Jumat, 13/2/2015).

“Semoga Infest bisa menjadi mitra untuk berbagai aktivitas di lapangan. Bagi pemerintah daerah, sepanjang positif dan membawa peningkatan sehingga menjadi lebih baik, kita akan menyambut baik pada siapapun,” terang Hadi Supeno.

Infest pada tahun 2015, didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia melalui skema program Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan (Mampu) untuk menggelar serangkaian program terkait dengan implementasi UU Desa. Banjarnegara menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program, selain beberapa wilayah kabupaten lain, seperti Program tersebut dilaksanakan Kabupaten Takalar, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Malang. Inisiatif ini dikemas dengan nama Desa Mampu.

Hadi Supeno berharap, program Desa Mampu bisa dilakukan melalui pendampingan secara bertahap. Harapannya, dalam lima tahun ke depan pemerintah desa sudah siap dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan. Selain itu, Desa Mampu bisa dilaksanakan di desa-desa yang belum menjadi desa binaan atau intervensi program lain.

“Dengan begitu, bisa muncul sinergi dan pembanding antar program,” terang Hadi Supeno.

Hadi Supeno, secara khusus, meminta pelaksanaan Jambore Desa, bagian dari kegiatan Desa Mampu, diselenggarakan di Kabupaten Banjarnegara. “Di akhir bulan Agustus, Kabupaten Banjarnegara akan menggelar puncak peringatan hari jadi ditandai dengan Festival Serayu, salah satunya Kongres Sungai,” ujarnya.

Menurut Ninik Handayani selaku Manager Desa Mampu, pertemuan dengan Wakil Bupati dan jajaran SKPD Kabupaten Banjarnegara bertujuan untuk mendapat masukan tiga lokasi sebagai desa percontohan. Sebelumnya, tim Infest telah melakukan peneraan (assessment) enam desa di Kabupaten Banjarnegara, yaitu Sered, Kalitengah, Kalilunjar, Gumelem, Dawuhan, dan Bojanegara. Temuan peneraan menunjukkan minimnya partisipasi perempuan dalam perencanaan hingga implementasi rencana pembangunan desa, kendala pemerintah desa dalam penyusunan rencana jangka menengah desa (RPJMDes), pengelolaan keuangan, hingga minimnya pemahaman implementasi UU Desa.

Screenshot 2015-02-17 01.28.03
Peta hasil peneraan Desa [www.assessment.desamampu.or.id]
Menurut Ninik, minimnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa disebabkan minimnya akses. “Akses mengacu padaminimnya informasi, posisi perempuan dan apa yang bisa mereka lakukan,” terangnya.

Implementasi program Desa Mampu di Kabupaten Banjarnegara bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok perempuan, pemerintah desa dan kabupaten melalui pelatihan pengelolaan informasi desa, pemetaan apresiatif desa, penataan kelembagaan, perencanaan pembangunan dan keuangan desa.

Harapannya, lanjut Ninik, kelompok perempuan mempunyai kekuatan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan desa hingga pengawasan. Pemerintah desa dan kabupaten diharapkan juga memiliki standar pelaksanaan pemerintahan, perencanaan yang demokratis dan berbasis data.

“Untuk itu, kami ingin belajar bersama dalam penguatan kapasitas kelompok perempuan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten Banjarnegara,” ujarnya. (Sofwan)

Tiga Desa di Kabupaten Malang Persiapkan Kader Desa Terbaik Mengikuti Sekolah Pembaharuan Desa

Infest Yogyakarta telah menetapkan tiga desa di Kabupaten Malang sebagai Pilot Project Program Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mengimplementasikan UU Desa. Infest telah mengkonfirmasi terkait dengan kesiapan masing-masing desa. Masing-masing kepala desa menyatakan siap memberikan kader-kader desa terbaik mengikuti Sekolah Pembaharuan Desa.

Program Infest terkait Pilot Project Implementasi UU Desa di Kabupaten Malang dilaksanakan di tiga desa, yaitu Desa Kucur Kecamatan Dau, Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari dan Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan. Ketiga desa ini akan diberikan treatment berupa pelatihan ketrampilan pengelolaan informasi desa, penataan kelembagaan, pemetaan apresiatif desa, peningkatan pelayanan dan perencanaan desa. Beberapa materi tersebut terangkum dalam skema Sekolah Pembaharuan Desa.

Sekolah Pembaharuan Desa ini akan dilakukan di masing-masing desa. Agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat dilaksanakan hari Sabtu atau Minggu. Setiap materi didesain dengan metode yang menyenangkan dan mudah dipahami. Harapannya Seluruh materi bisa dicerna dan langsung dipraktikkan pada level desa.

Sejauh mana kesiapan masing-masing desa di Kabupaten Malang? Berikut ulasannya.

Sebelumnya Infest telah memberikan informasi via telephone terkait dengan hasil assessment dan tiga desa yang menjadi pilot project program Infest di Kabupaten Malang. Ketiga kepala desa menyambutnya dengan ucapan syukur dan terimakasih. Kemudian Infest berkeinginan untuk bertemu langsung dengan masing-masing kepala desa. Tujuan dari pertemuan itu adalah menyamakan persepsi dan memberikan gambaran pelaksanaan program di masing-masing desa.

FGD Assessmet Infest di Desa Kucur
FGD Assessmet program Infest di Desa Kucur

Kunjungan pertama dilakukan oleh Edi Purwanto selaku penanggung jawab program di Kabupaten Malang di Desa Kucur Kecamatan Dau pada Senin (09/02/2015). Kebetulan pada saat itu kepala desa dan perangkatnya sedang berkumpul koordinasi finalisasi RPJM Desa. Setelah acara hampir usai, Infest dipersilahkan untuk bergabung di dalamnya.

Hasil dari pertemuan siang itu adalah Kepala Desa Kucur dan perangkat desa bersepakat menyiapkan kader desa untuk mengikuti Sekolah Pembaharuan Desa. Pemerintah desa akan menjaring kader-kader desa yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa.

“Saya minta waktu beberapa hari untuk berkoordinasi dengan teman-teman perangkat desa dahulu mas tentang siapa saja yang akan mengikuti proses pembelajaran ini”, jelas Abdul Karim.

Kepala desa yang sudah menjabat keduakalinya ini juga menegaskan bahwa secara pribadi maupun atas nama pemerintah desa menyambut baik dengan program infest. Karena dengan difasilitasi oleh kawan-kawan dari Infest, pemerintah desa menjadi mudah menjalankan UU Desa. “Jika ada kesleo dalam memahami UU Desa, maka kami kan ada teman untuk diskusi”, lanjut Karim.

Perangkat Desa Jambearjo
Perangkat Desa Jambearjo pada Pertemuan Bulanan

Sementara itu Kepala Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan juga senada dengan Kades Kucur. Hal ini seperti dinyatakan oleh Bambang Mawardi ST, “Saya mewakili Pemerintah Desa Jambearjo mengucapkan terimakasih dan akan mempersiapkan beberapa kader desa dan perangkat desa untuk mengikuti Sekolah Pembaharuan Desa”, tegas Kades Jambearjo di temui di sela-sela kesibukannya (10/02/2015). Pemerintah Jambearjo akan terus berkomunikasi dengan Infest terkait dengan pelaksanaan program ini.

Kades Jambearjo memiliki program untuk membuat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di desanya. Kepala Desa dongkol ini telah membuat proposal terkait dengan rencana PLTA di desanya. Harapannya PLTA tingkat desa ini nanti bisa mengaliri listrik dalam lingkup desanya. Dengan demikian, maka PLTA Desa ini bisa berkembang dan menjadi BUM Desa. Dana iuran listrik bisa dikelola oleh professional yang ditunjuk oleh desa untuk pembangunan desa. “Kami sudah mengupayakan membuat proposal untuk program ini mas. Pemerintah Kabupaten melalui Bapemas juga menyarankan untuk mengajukan proposal ke Provinsi Jawa Timur”, terang Bambang.

Selain itu menurut Bambang, Desa Jambearjo sebenarnya memiliki banyak potensi lain yang belum tergali secara optimal. Harapannya dengan fasilitasi dari teman-teman Infest, Desa Jambearjo bisa menemukan lebih banyak lagi potensi-potensi desa yang belum terungkap dan yang belum berfungsi secara maksimal. Potensi desa ini bisa menjadi modal yang kuat dalam membangun Desa Jambearjo.

FGD Bersama Perangkat Desa Tunjungtirto
FGD Bersama Perangkat Desa Tunjungtirto

Hanik Dwi Martya, ditemui di ruang kerjanya di Kantor Desa Tunjungtirto menerangkan bahwa dia juga memiliki beberapa program desa. Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi agenda mendesak dalam kepemimpinannya menjadi Kades. Menurutnya sebelum memperbaiki tatanan masyarakat, yang yang paling penting adalah perangkat desanya ditingkatkan dulu.

Program peningkatan kapasitas perangkat desa ini menurutnya sangat sinergis dengan yang akan dilakukan Infest di desanya. “Saya sebenarnya punya program untuk memberikan pelatihan ICT kepada perangkat desa mas, kalau dalam program Infest ini ada materi ICT ya nanti bisa sharing kegiatannya”, terang wanita yang memiliki kesukaan warna ungu ini.

Istri anggota DPRD Kabupaten Malang ini dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga desa. Koordinasi itu akan membahas siapa saja yang akan ikut berperan serta dalam program Sekolah Pembaharuan Desa. “Kami akan persiapkan sekitar 20 orang untuk bisa terlibat aktif dalam program Sekolah Pembaharuan Desa”, wanita berjilbab ini meyakinkan.

Desa Kucur Gali Potensi Lokal sebagai Titik Tolak Pembangunan dari Desa

Dalam rangka mengimplementasikan UU No 6 tahun 2014, Pemerintah Desa Kucur telah melakukan banyak hal. Hal yang paling penting adalah penataan profil desa dan aset desa yang selama ini belum tertata dengan baik. Demikian diucapkan oleh Abdul Karim Selasa, (10/02/2015) di hadapan seluruh perangkat desa pada saat rapat koordinasi finalisasi data RPJMDes Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Karim memberikan pemahaman kepada seluruh perangkat desa bahwa implementasi UU Desa menjadi titik tolak dalam membangun Desa Kucur menjadi lebih baik. Walaupun demikian, menurutnya masih banyak hal yang perlu dikaji lebih mendalam agar pelaksanaan UU Desa tidak terlepas dari substansinya.

Lemahnya kemampuan perangkat desa dalam menyususn perencanaan, dan administrasi keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi desa. Maka dari itu menurut kades dua periode ini diperlukan peningkatan kapasitas perangkat desa terlebih masalah perencanaan pembangunan dan keuangan desa. Sistem pelaporan yang benar, cepat dan mudah terkait dengan keuangan desa menurutnya sangat penting, karena keuangan adalah pokok dari tanggung jawab pemerintah desa terhadap masyarakat dan pemerintah.

Kemampuan perangkat desa terhadap teknologi informasi juga menjadi kunci keberhasilan pembangunan dari desa. Karena dengan menggunakan teknologi informasi pemerintah desa bisa memberikan laporan pembangunan kepada pemerintah secara cepat, murah dan mudah.

“Penguasaan perangkat desa terhadap teknologi informasi juga merupakan keharusan. Walaupun kita berada di desa, namun jangan patah arang. Kita akan membuktikan kepada orang-orang di kota bahwa kita bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita”, Karim memotivasi.

Usai koordinasi, Aktivis Pemuda Anshor ini menjelaskan pada Infest bahwa penyusunan RPJM Desa yang sekarang lebih detil. “Kami bersama-sama tokoh masyarakat, perangkat desa, RT dan RW serta masyarakat benar-benar menggali potensi yang ada di Desa Kucur ini. Harapannya ke depan berbagai potensi sumberdaya yang ada di Desa Kucur ini menjadi titik tolak kekuatan dalam membangun masyarakat Desa Kucur lebih baik”, tuturnya.

Karim menyadari betul bahwa dalam penyusunan RPJM Desa yang sedang dilakukannya memang belum sesuai dengan peraturan menteri terbaru (Permendagri No. 114 tahun 2014). Menurutnya penyusunan RPJMDesa mulai dari pemetaan potensi, pengumpulan data dan penyusunan menjadi dokumen perencanaan sudah dimulai sejak sebelum permendagri itu keluar.

Pemerintah Desa Kucur akan membuat RPJM Desa yang sesuai dengan peraturan terbaru.“RPJM Desa yang sekarang sedang kami kerjakan ini akan tetap kami selesaikan sebagai kelengkapan administrasi di pemerintah kabupaten, namun nanti kami akan menata ulang menyesuaikan dengan permendagri yang baru itu”, lanjut Karim.

Dalam hal tata kelola keuangan, Desa Kucur memang masih perlu diperbaiki. Wasiri sebagai tim penyusun RPJM Desa berharap Infest melalui Sekolah Pembaharuan Desa yang akan dilakukan di Desa Kucur bisa memberikan pemahaman terkait detil cara pengelolaan yang benar, transparan dan akuntabel.

Karena menurut Kaur Keuangan ini, juklak dan juknis pengelolaan keuangan antara ADD dan PNPM dan program lainnya berbeda-beda, sehingga kadang-kadang membingungkan dalam hal pelaporan. (EP)

Infest Yogyakarta Gandeng Pemkab Malang dalam Percontohan Implementasi UU Desa

UU Desa menjadi landasan mendasar yang memberikan ruang gerak desa sebagai bagian bentuk pemerintahan yang otonom. Desa diberikan kepercayaan dalam mengelola dan memaksimalkan sumberdaya yang ada di desa untuk kemakmuran masyarakat desa. Seperti diketahui bersama bahwa sebelum ditetapkan UU Desa ini, desa masih tergantung dengan ADD yang ada di Kabupaten atau Kota.

Sampai hari ini belum ada satu desa pun di Indonesia yang bisa dijadikan prototype terkait dengan pelaksanaan UU Desa. Berdasarkan pada kondisi ini, Infest Yogyakarta yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia (Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan) MAMPU menginisiasi pilot project implementasi UU Desa di 5 Kabupaten yang meliputi, Kabupaten Takalar, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Poso dan Kabupaten Malang.

Masing-masing kabupaten diambil 3 desa yang akan menjadi media pembelajaran masyarakat dan pemerintah desa setempat terkait dengan pelaksanaan UU desa. Harapan ke depan 15 Desa ini menjadi prototype dan menjadi success story terkait implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya.

Pemerintah Kabupaten Malang Siap Memfasilitasi

Koordinasi Tim Infest dengan lintas SKPD Kab Malang
Koordinasi Tim Infest dengan lintas SKPD Kab Malang

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Bapemas telah memberikan lampu hijau kepada Infest Yogyakarta untuk menjalankan programnya di Kabupaten Malang. Hal ini seperti dikatakan oleh Eko Suwanto selaku Kepala Bapemas Kabupaten Malang saat ditemui di ruang kerjanya Senin (09/02/2015), “Kami telah menelaah surat dan TOR dari Infest Yogyakarta. Kami juga telah berkoordinasi dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan yang dilakukan oleh SKPD terkait telah kami ajukan ke Bupati dan Bupati menyetujui program ini untuk dilaksanakan”, tutur mantan Asisten Sekda ini.

Pemerintah Kabupaten Malang juga menindaklanjuti dengan membuat MoU antara Infest Yogyakarta dengan Kabupaten Malang terkait dengan pilot project implementasi UU Desa ini. “Draf MoU sedang kami pelajari dan telaah, dalam waktu dekat akan dilakukan MoU. Setelah MoU selesai ditandatangani kedua belah pihak, kami akan menerbitkan SK tentang desa-desa yang menjadi pilot project implementasi UU Desa”, tambahnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga akan membuat pokja lintas SKPD yang akan bekerja bersama-sama Infest Yogyakarta dalam menyukseskan program.

Eko mempersilahkan tim Infest Yogyakarta untuk memulai programnya, sembari menunggu proses penandatanganan MoU. “Tim Infest Yogyakarta saya kira sudah bisa langsung menjalankan programnya di desa-desa yang menjadi target pembelajaran UU Desa. Pada intinya pemerintah Kabupaten Malang bersepaham dengan program Infest ini”, tambahnya.

Eko juga menggaransi bahwa nanti jika ada kepala desa atau camat yang masih mempertanyakan program Infest itu bisa menghubungi Kepala Bapemas. Menurut pengakuannya, Kepala Bapemas ini sudah melakukan koordinasi secara informal dengan para camat yang wilayahnya menjadi sasaran program Infest Yogyakarta.

Penentuan Desa Pilot Project berdasarkan Asessment

Menurut Penanggung jawab program Infest di Kabupaten Malang, Infest pada November 2014 telah melakukan assessment terhadap 6 Desa di Kabupaten Malang, yaitu Desa Kucur Kecamatan Dau, Desa Ampeldento Kecamatan Pakis, Desa Jambearjo Kecamatan Tajinan, Desa Kemantren Kecamatan Jabung, Desa Ngenep Kecamatan Karangploso dan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari. “Kami memang telah melakukan assessment terlebih dahulu sebelum menentukan desa pilot project UU Desa ini”, Tutur Edi Purwanto.

Dari hasil Assessment, tim Infest Yogyakarta telah memutuskan tiga desa yakni, Desa Kucur Kecamatan Dau, Desa Jambearjo Kecamatan Tanjinan dan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari. Ketiga desa ini akan didampingi oleh tim Infest hingga akhir 2015 nanti. Menurut Edi, Ketiga desa di atas kedepan diharapkan bisa menjadi pusat pembelajaran Implementasi UU Desa bagi desa-desa lain yang ada di Kabupaten Malang. (ed)

Menggagas Desa Mampu: Kekuatan Pendorong Perubahan dari Desa

Disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 6/2014 tentang desa menjadi momentum penting perubahan aras pembangunan di Indonesia. Melalui UU ini, desa mendapatkan pengakuan sekaligus peran yang cukup signifikan dalam proses pembangunan. Tidak semata itu, UU Desa mengembalikan hak asal-usul dan keragaman yang melekat pada desa. Desa bergeser menjadi subyek pembangunan, bukan semata obyek.

Hal tersebut disampaikan oleh Farid Hadi, Senior Adviser Infest, dalam rapat kerja penyusunan rincian program Desa Mampu, Senin (9/2/2014) di Hotel Cakara Kusuma, Yogyakarta. Program yang didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia melalui skema Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) ini bertujuan untuk mendorong desa menjadi obyek, bukan subyek pembangunan. Program bertajuk  “Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Melalui Pemanfaatan ICT dan Penguatan Akses Perempuan pada Pembangunan di Tingkat Desa” ini mencoba membangun ragam pendekatan yang dapat digunakan untuk pengembangan Desa.

Infest memandang UU Nomor 6/2014 menjadi salah satu peluang dan titik tolak penting dalam upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Disahkannya UU Desa memberikan kesempatan baru bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan pendekatan, metode, dan cara dalam proses pengembangan pembangunan di tingkat desa.

Menurut Farid, terdapat lima perubahan penting dalam kepengaturan desa pasca disahkannya UU Desa, antara lain pengakuan terhadap keberagaman, kewenangan desa, konsolidasi keuangan dan aset, perencanaan yang terintegrasi, serta demokratisasi.

“Pemberian wewenang menjadi inti dari pemberdayaan. Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri,” tegas Farid.

Selain itu, kedudukan desa tidak lagi berada di bawah pemerintah daerah tingkat II .  Termaktub dalamPasal 5 UU Nomor 6/2014, desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau maupun kota. Pasal tersebut melepaskan desa dari bayang-bayang kabupaten atau kota.

“Apabila dalam undang-undang sebelumnya dikatakan bahwa otonomi desa adalah bagian dari otonomi daerah yang diserahkan ke desa, maka UU Desa menjelaskan otonomi desa sebagai pengakuan atas hak asal-usul, bukan lagi sisa dari otonomi daerah,” terang Farid.

Kondisi tersebut akan membawa arah baru dalam pola dan pendekatan pemberdayaan desa. Bukan dengan mencari kelemahan, melainkan mengoptimalkan aset dan kekuatan yang dimiliki oleh desa. Kritik yang muncul selama ini, pembangunan dan pemberdayaan selalu dimulai dengan mencari kelemahan. Sayangnya, solusi yang dimunculkan seringkali tidak tepat sasaran. Pendekatan tersebut membuat desa lupa terhadap aset dan kemampuan yang dimilikinya. .

Sebab, lanjut Farid, emansipasi ibarat menanam kurma. Di masyarakat Arab, sesaat setelah menanam biji kurma, tanah akan ditutup dengan batu. Cara ini bertujuan supaya perkembangan dimulai dari akar yang kuat, sebelum tunas menembus batu. “Dengan mengetahui kekuatannya, itulah (kekuatan) yang digerakkan,” ujar Farid. (Sofwan)

Lowongan Kerja: Analis Tata Kelola Keuangan Desa

Program Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan UU Desa dan Penguatan Kapasitas Kelompok Perempuan untuk Pembangunan di Tingkat Desa.

Pengesahan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyisakan tantangan yang cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat desa. UU Desa dapat dinilai sebagai sebuah peluang perubahan di tingkat pemerintah desa sebagai unit terkecil pemerintah di Indonesia. Perubahan di desa dipercaya dapat memberikan warna pada perubahan di tingkat yang lebih tinggi.

Desa dipercaya sebagai salah satu prototipe penting dalam pemerintahan negara. Desa dapat menjadi salah satu pembelajaran penting dalam proses perbaikan tata kelola pemerintah. Mandat perubahan yang diberikan melalui UU Desa juga memberikan peluang lebih besar untuk lebih mensejahterakan masyarakat di tingkat desa. Secara umum, UU ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Desa untuk mewarnai sistem dan tata kelola pemerintahan serta mensejahterakan masyarakat.

Guna kepentingan tersebut desa perlu menunjukkan kapasitas bahwa desa dapat melakukan serangkaian tindakan yang secara mandiri mampu menjawab kedua tantangan tersebut. Periode awal implementasi UU Desa menjadi salah satu ruang paling menantang ketika pelbagai pihak meragukan kapasitas Desa.

Infest Yogyakarta pada tahun 2014 merencakan pengembangan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat desa terkait dengan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada UU Desa.Program ini akan beririsan dengan pemberdayaan perempuan di tingkat desa sebagai salah satu aktor pembangunan serta pemberdayaan aktor lainnya. Program ini bertujuan pula untuk membangun partisipasi kelompok perempuan dalam pembangunan di tingkat desa.

Infest Yogyakarta dengan ini mengumumkan perekrutan sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut:

Posisi: ANALIS KEUANGAN DESA

Lokasi: Yogyakarta

Durasi : 11 Bulan

Spesifikasi Pekerjaan:

  1. Menyusun analisa keuangan untuk pemerintahan desa
  2. Menyusun alur dan proses penggunaan keuangan untuk keuangan desa sebagai acuan penyusunan aplikasi keuangan desa;
  3. Menyusun panduan tata kelola keuangan desa
  4. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan untuk desa;
  5. Bekerjasama dengan TIM programmer dan Officer Perencanaan Desa untuk menyusun pendekatan pendampingan pemerintah desa dalam tata kelola keuangan desa;

Kapasitas yang dibutuhkan

  1. Memiliki kapasitas dalam perencanaan keuangan desa
  2. Memiliki kapasitas dan pengetahuan akuntansi dan pengelolaan keuangan;
  3. Memiliki keinginan belajar dan mempelajari isu pembangunan di tingkat desa;
  4. Memiliki kapasitas dalam penyusunan panduan tata kelola keuangan desa

Lamaran dapat dikirimkan ke office@infest.or.id selambat-lambatnya pada 17 Feberuari  2015. Surat lamaran disampaikan dengan kode AKD dan melampirkan:

  1. Riwayat pekerjaan (CV)
  2. Contoh tulisan

Lamaran dapat dikirimkan ke alamat:

Infest Yogyakarta

Jl. Veteran Gg. Janur Kuning 11 A Pandeyan UH Yogyakarta 55121

Telp/fax (0274) 372378 | email: office[at]infest.or.id

Kandidat yang memenuhi kriteria akan diundang untuk wawancara kerja.

Lowongan Pekerjaan: Programmer Aplikasi Tata Kelola Data (PROG JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu itu penting dalam akses masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Program yang diselenggarakan di skala nasional ini dinilai masih dikelola secara tertutup. Partisipasi masyarakat masih diabaikan, terutama dalam penentuan penerima bantuan iuaran (PBI). Minimya peran masyarakat untuk turut menentukan dan memberikan masukan penerima PBI ini menutup ruang koreksi atas data yang digunakan dalam implementasi JKN ini sendiri.

Koalisi Open Data Forum Indonesia (ODFI) memandang perlunya adanya kebijakan “open data” yang digunakan dalam pengelolaan PBI JKN. Koalisi yang terdiri dari Yayasan Tifa, Medialink, IBC, Infest, ICW dan ICJR ini memandang partisipasi menjadi salah satu kunci dalam upaya penentuan PBI agar tepat sasaran. Partisipasi menjadi kunci selain keterbukaan yang diperdengarkan sebagai salah satu aspek lain yang dibutuhkan.

Partisipasi masyarakat diharapkan semakin berkualitas apabila, pertama, pemerintah memiliki dan mengimplementasikan kebijakan open data JKN, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh dan memanfaatkan data tersebut. Open data tersebut juga memudahkan masyarakat mengakses informasi mengatasi hambatan prosedural dalam UU KIP (bahwa tidak seluruh informasi dibuka secara proaktif). Kedua, akses informasi juga semakin mudah apabila terdapat model saluran informasi yang menjembatani publikasi data oleh pemerintah dan mendekatkan dan memudahkan pemahamannya ke masyarakat. Dengan begitu, literasi informasi di tingkat masyarakat juga semakin baik dan meluas.

INFEST bersama dengan ODFI dalam rangka upaya mendorong implementasi Open Data pada pelayanan JKN bermaksud untuk menyusun aplikasi berbasis website yang akan digunakan oleh komunitas untuk mengelola data penerima PBI berbasis partisipasi masyarakat. Data tersebut akan menjadi salah satu elemen usulan partisipatif warga kepada pemerintah dan pengelola JKN.

Guna kebutuhan tersebut, Infest Yogyakarta dengan ini membuka peluang bagi perseorangan yang ingin berkarir sebagai programmer di Infest Yogyakarta untuk terlibat dalam proses ini. Rincian posisi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Posisi: Programmer (Prog JKN)

Durasi: 5 Bulan (dapat diperpanjang)

Lokasi: Yogyakarta

Spesifikasi Pekerjan

  1. Menyusun aplikasi;
  2. menyusun bisnis model aplikasi;
  3. memeriksa sekuritan dan menyempurnaan aplikasi berbasis masukan pengguna.

Kualifikasi yang dibutuhkan 

  1. Menguasai bahasa pemrograman PHP dan YiiFramework;
  2. Menguasai pengelolaan Database Management System (DBMS) PostgreSQL;
  3. Mampu menerjemahkan model rancangan ke dalam bentuk kode program;
  4. Biasa menggunakan versioning control Git.
  5. Menguasai jQuery, Bootstrap

Lamaran dapat dikirimkan ke office@infest.or.id selambat-lambatnya pada 10 Januari 2015. Surat lamaran disampaikan dengan kode MMO dan melampirkan:

  1. Riwayat Hidup dan pekerjaan (CV)

Lamaran dapat juga dikirimkan ke alamat:

Infest Yogyakarta

Jl. Veteran Gg. Janur Kuning 11 A Pandeyan UH Yogyakarta 55121

Telp/fax (0274) 372378 | email: office[at]infest.or.id

Kandidat yang memenuhi kriteria akan diundang untuk wawancara kerja.

Ringkasan Peluang Karir Bersama Infest Yogyakarta

Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan, Sosial, Agama dan Kebudayaan [Infest] Yogyakarta adalah lembaga nirlaba berbasis di Yogyakarta. Infest selama ini fokus pada isu perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Knowledge Management dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk gerakan sosial.

Saat ini infest sedang mencari beberapa orang untuk beberapa posisi di level nasional (Yogyakarta) dan Daerah. Berikut adalah rincian lowongan posisi yang sedang dibuka oleh Infest:

A. Nasional 

  1. Program Manager [PO]. Pranala rincian.
  2. Media and Knowledge Management Officer [KMO]. Pranala rincian.
  3. Gender Specialist Officer [GSO]. Pranala rincian.
  4. Officer Perencanaan Pembangunan Desa [AVS]. Pranala Rincian.
  5. System and Application Analyst [SA]. Pranala Rincian.
  6. Web and Media Management Officer [MMO]. Pranala Rincian.
  7. Application Programmer [PROG]. Pranala Rincian.

B. Malang 

  1. Officer Perencanaan Pembangunan Desa [AVS Malang]. Pranala Rincian.

C. Poso

  1. Officer Perencanaan Pembangunan Desa [AVS Poso]. Pranala rincian.

D. Takalar

  1. Program Officer [PO Takalar]. Pranala Rincian.
  2. Project Officer Staff [POS Takalar]. Pranala Rincian.

E. Mahakam Ulu

  1. Program Officer [PO Mahakam Ulu]. Pranala rincian.
  2. Program Officer Staff [POS Mahakam Ulu]. Pranala rincian.
  3. Officer Perencanaan Pembangunan Desa [AVS Mahakam Ulu]. Pranala rincian.

Lowongan Pekerjaan: Web and Media Management Officer [Yogyakarta]

Program Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan UU Desa dan Penguatan Kapasitas Kelompok Perempuan untuk Pembangunan di Tingkat Desa.

Pengesahan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyisakan tantangan yang cukup besar bagi pemerintah dan masyarakat desa. UU Desa dapat dinilai sebagai sebuah peluang perubahan di tingkat pemerintah desa sebagai unit terkecil pemerintah di Indonesia. Perubahan di desa dipercaya dapat memberikan warna pada perubahan di tingkat yang lebih tinggi.

Desa dipercaya sebagai salah satu prototipe penting dalam pemerintahan negara. Desa dapat menjadi salah satu pembelajaran penting dalam proses perbaikan tata kelola pemerintah. Mandat perubahan yang diberikan melalui UU Desa juga memberikan peluang lebih besar untuk lebih mensejahterakan masyarakat di tingkat desa. Secara umum, UU ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Desa untuk mewarnai sistem dan tata kelola pemerintahan serta mensejahterakan masyarakat.

Guna kepentingan tersebut desa perlu menunjukkan kapasitas bahwa desa dapat melakukan serangkaian tindakan yang secara mandiri mampu menjawab kedua tantangan tersebut. Periode awal implementasi UU Desa menjadi salah satu ruang paling menantang ketika pelbagai pihak meragukan kapasitas Desa.

Infest Yogyakarta pada tahun 2014 merencakan pengembangan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat desa terkait dengan penguatan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengacu pada UU Desa.Program ini akan beririsan dengan pemberdayaan perempuan di tingkat desa sebagai salah satu aktor pembangunan serta pemberdayaan aktor lainnya. Program ini bertujuan pula untuk membangun partisipasi kelompok perempuan dalam pembangunan di tingkat desa.

Infest Yogyakarta dengan ini mengumumkan perekrutan sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut:

Posisi: Web and Media Management Officer [MMO]

Lokasi: Yogyakarta

Durasi : 11 Bulan

Spesifikasi Pekerjaan:

  1. mengelola media berupa website dan majalah program;  
  2. menyusun konten secara berkala tentang pelaksanan program;
  3. Menyusun catatan pengetahuan;
  4. menyunting konten yang masuk dari daerah untuk media publikasi program;
  5. mengarusutamakan isu-isu strategis terkait dengan program lembaga melaui media sosial

Kualifikasi:

  1. Memiliki kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia;
  2. menguasai isu pembangunan perdesaan;
  3. berpengalaman dalam bidang kepenulisan minimal 1 tahun;
  4. memiliki pengalaman dalam pengelolaan media online dan media sosial;
  5. memahami strategi SEO;
  6. memiliki kemampuan penyuntingan tulisan; 
  7. Memiliki kapasitas dalam berkomunikasi dengan pihak lain terkait penyusunan konten;
  8. Mampu menyusun laporan pelaksanan kegiatan

Lamaran dapat dikirimkan ke office@infest.or.id selambat-lambatnya pada 10 Januari 2015. Surat lamaran disampaikan dengan kode MMO dan melampirkan:

  1. Riwayat pekerjaan (CV)
  2. Contoh tulisan

Lamaran dapat dikirimkan ke alamat:

Infest Yogyakarta

Jl. Veteran Gg. Janur Kuning 11 A Pandeyan UH Yogyakarta 55121

Telp/fax (0274) 372378 | email: office[at]infest.or.id

Kandidat yang memenuhi kriteria akan diundang untuk wawancara kerja.